(Nusantara7.id) – Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol (Purn) Syafruddin menyatakan, hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III melarang semua pengurus masjid memberikan panggung bagi tokoh politik, menjelang Pemilu 2024.
“Pengurus masjid dilarang memberikan panggung politik untuk tokoh politik dalam Pemilu 2024,” tegasnya, di Jakarta, Senin 6 Maret 2023, dikutip dari Antara.
Dalam Rapimnas III DMI terdapat rekomendasi untuk menyelenggarakan muktamar secara gradual sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).
Rekomendasi tersebut merupakan mandat langsung dari Ketua Umum (Ketum) DMI Jusuf Kalla yang memberikan mandat langsung kepada Syafruddin untuk melaksanakan muktamar secara gradual sesuai AD/ART.
“Ketum DMI Jusuf Kalla memberikan mandat untuk melaksanakan muktamar secara gradual sesuai AD/ART,” tambah mantan wakil kapolri itu.
Kemudian, DMI memberikan amanat untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DMI. Syafruddin telah mengunjungi kediaman Budi Gunawan untuk menanyakan kesediaannya menjadi ketua dewan pakar DMI.
“Mengangkat Kabin Budi Gunawan sebagai Ketua Dewan Pakar DMI,” katanya.
Agenda Rapimnas III DMI itu antara lain melaporkan perkembangan hasil tugas masing-masing sekaligus mereka mengajukan rekomendasi. Rapimnas DMI juga akan membahas konsolidasi tata tertib DMI dan penyelenggaraan Muktmar DMI VIII.
Imbauan Wapres Ma’ruf Amin
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan, 3 hal yang perlu menjadi perhatian jelang Pemilu.
Pertama, elit politik harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan, memberikan ide dan gagasan untuk pembangunan, bukan menyerang lawan politik.
“Sudah ada aturan mainnya dan harus juga melakukan etika politik. Pegang teguh etika politik, tidak halalkan segala cara, dan lebih kedepankan politik gagasan, ide ide. Tidak politik dalam arti menjelekkan lawan dan menghantam lawan,” kata Ma’ruf dikutip dari keterangannya, Selasa (7/3/2023).
“Kita harapkan dan serukan supaya elit politik kita bisa kendalikan diri sesuai aturan, dan kedepankan etika politik dan juga poltiik gagasan. Kalau itu dipegang, saya kira Pemilu akan aman,” tambahnya.
Kedua, lanjut Wapres, penyelenggara Pemilu agar mengawal Pemilu dan menyelenggarakan secara tertib sesuai aturan.
“Yang adil jujur, dan semuanya dijaga dengan baik tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kerusuhan, ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan masyarakat,” pesannya.
Ketiga, Ma’ruf mengingatkan jangan mudah terprovokasi oleh berbagai hasutan yang akan menimbulkan perpecahan.
“Ini yang paling berat kan berita bohong ini, hoaks ini. Ini yang sebenarnya harus dijaga betul. Tokoh masyarakat harus ambil peran, jaga agar tidak terjadi itu,” tegasnya. (AGP/GS)
Baru! Tayangan Video dari Bali Digital Channel
klik: https://s.id/BaliDigitalChannel
#BaliDigitalChannel #Nusantara7
