DPR Minta Pemerintah Intervensi Atasi Harga Gabah yang Anjlok

(NS7) – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan keprihatinannya terkait anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani di berbagai daerah sehingga perlu ada intervensi yang tepat dari pemerintah guna mengatasi persoalan tersebut.

“Saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah,” kata Johan Rosihan, Selasa (13/7)

Johan mengingatkan pentingnya intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin.

Johan menilai perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan.

“Di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP) turun sebesar 3,7 persen dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08 persen. Demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3 persen,” urai Johan.

Ia mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga diharapkan konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam karena sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.

Johan berpendapat, saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.

Ia juga menginginkan agar pemerintah mesti mewajibkan Perum Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program bansos pada masa pandemi ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani.

Sumber : sariagri.id
(ACP)

 

   Send article as PDF