FAO: Perlu kebijakan kuat dukung peningkatan pertanian keluarga

Jakarta, (Nusantara7.id) – Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization, FAO) menyebutkan bahwa membutuhkan kebijakan yang kuat dalam mendukung peningkatan pertanian keluarga yang merupakan kelompok tani paling dominan di Indonesia.

“Kebijakan yang efektif akan memperkuat pertanian keluarga untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun dan memperkuat kebijakan, investasi, dan kerangka kelembagaan yang mendukung untuk pertanian keluarga di tingkat nasional dan sub-nasional,” kata  Perwakilan FAO Rajendra Aryal di Indonesia dan Timor Leste dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, Pertanian Keluarga harus dilaksanakan secara terpadu dengan tata kelola yang inklusif dan efektif, berdasarkan data yang relevan secara geografis dan tepat waktu.

Sekitar 93 persen petani Indonesia adalah pertanian keluarga skala kecil, yang bercocok tanam di lahan sederhana dengan luas rata-rata 0,6 hektare. Petani di Indonesia merupakan bagian penting dari petani Asia Pasifik yang 70 persennya merupakan pertanian keluarga. Pertanian keluarga menghasilkan 80 persen pangan di kawasan.

Di Indonesia, sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian dengan menyumbang 14 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Majelis Umum PBB mencanangkan Dekade Pertanian Keluarga PBB 2019-2028 (UNDFF) sejak tahun 2017 sebagai kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan publik dan investasi untuk mendukung pertanian keluarga. Menurut Rajendra, Dekade Pertanian Keluarga merupakan kesempatan untuk berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan cara yang inklusif, kolaboratif, dan koheren.

Kementerian Pertanian telah mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan Pertanian Keluarga ‘Pekarangan untuk Pangan Berkelanjutan’ sebagai salah satu program inisiatif unggulan dalam pertanian keluarga di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian-lembaga dan pemangku kepentingan terkait menggerakkan sebuah konsensus nasional lintas pihak untuk menjadikan pertanian keluarga sebagai sebuah prioritas nasional yang didukung oleh berbagai kementerian dan organisasi petani. Konsesus ini akan menjadi bagian penting dari finalisasi Rancangan Aksi Nasional Pertanian Keluarga dan Rencana Aksi Strategis.(AGP/DN)

source : https://www.antaranews.com/

Baru! Tayangan Video dari Bali Digital Channel
klik: https://s.id/BaliDigitalChannel

#BaliDigitalChannel #Nusantara7

Print Friendly, PDF & Email
   Send article as PDF