(NS7) — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut hoaks menyebabkan kerugian ekonomi, kerusuhan sosial, hingga makan korban jiwa.
Sehingga, menurut Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati menyebut bahwa informasi hoaks mempengaruhi ketahanan data nasional.
“Sedikitnya ada tiga persoalan yang kalau boleh saya highlight berdasarkan data pemerintahan, saya menyebutnya 3K masalah akibat ketahanan digital yang diguncang oleh informasi hoaks,” kata Devie dalam konferensi pers virtual Whatsapp dan Internet Sehat di Jakarta, Selasa (5/10).
Lebih lanjut, 3K masalah yang dimaksud oleh Devie yakni kerusuhan sosial, konflik politik dan kerugian ekonomi.
Devie mengatakan bahwa kerusuhan sosial akibat informasi hoaks seperti yang terjadi di Papua. Akibat hoaks yang menimbulkan kerusuhan sosial dapat menyebabkan korban jiwa.
“Kita tahu dalam beberapa hari ini misalnya kasus di Papua itu dipicu oleh urusan hoaks, jadi jangan main-main, taruhannya adalah nyawa,” kata Devie.
Hoaks juga menimbulkan konflik politik, Devie mencontohkan dengan apa yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Ia mengatakan terdapat enam orang meninggal dan 200 orang luka-luka akibat berita hoaks seputar pilpres.
“Ini saja baru satu angka, banyak angka lainnya yang jelas menunjukkan bahwa hoaks itu betul betul juga bisa membawa kematian,” tambahnya.
Cara Hapus Akun Twitter Secara Permanen
Selain itu, Devie juga menyebut hoaks menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya hal ini berdasarkan catatan OJK periode 2011 hingga 2020.
“Jangan dipikir hoaks hanya soal kesehatan soal vaksin, seputar covid tapi hoax ekonomi itu akhirnya merugikan masyarakat, bukan uang ngera yang hilang tapi uang masyarakat,” jelasnya.
Catatan OJK menyebutkan lebih dari 114 triliun uang yang kemungkinan bisa ditabung untuk Naik Haji atau menyekolahkan anak ke luar negeri, hilang akibat hoaks seputar ekonomi.
Tiga potensi kerugian akibat informasi hoaks itu dinilai Devie menghadang ketahan digital Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki program berjenjang untuk memberantas hal tersebut.
Drama Isu Taliban hingga HTI Iringi Pemecatan Pegawai KPK
“Kalau di level elit kita memastikan para pemangku kebijakan juga paham soal hal ini makanya kami punya digital leadership academy,” kata Devie.
Sedangkan di level menengah yang ditujukan untuk para profesional termasuk jurnalis pemerintah memberikan program Digital talent scholarship untuk membantu para profesional agar memiliki talenta digital yang mumpuni.
Di level dasar yakni untuk masyarakat umum, pemerintah bekerja sama dengan lebih dari 115 institusi untuk mensosialisasikan Gerakan cakap digital.
“Kami punya gerakan nasional literasi digital yang kita sebut sekarang gerakan Makin cakap digital di mana setiap harinya itu ada lebih dari 400 kegiatan aktivitas online,” ujar Devie.
(BT)
Sumber: (cnn.indonesia)
