(Nusantara7.id) – Pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk pendidikan. Diharapkan, ini dilakukan agar bisa dirasakan sampai pelosok.
“Ini langkah baguslah, triliunan anggaran itu digelontorkan untuk pendidikan sampai ke pelosok,” kata pengamat pendidikam Erwin Akib, Kamis (5/1/2023).
Menurut dia, diharapkan yang dilakukan pemerintah bisa menciptakan kesetaraan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dirinya mengingatkan, penyaluran anggaran ini harus dikawal ketat agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
“Jadi, misalnya nanti distribusi anggaran itu harus tetap sasaran. Dan, ini memang harus dikawal dengan baik,” kata Erwin.
Namun, dia mengingatkan, ini tak hanya soal anggaran. Semua lapisan juga harus mendukung agar pendidikan benar merata di Indonesia.
“Bicara pemerataan pendidikan itu, bukan hanya bicara anggaran. Butuh keinginan dari semua stakeholder. Kalau anggaran itu tepat sasaran, gak ada masalah. Itu kan, membutuhkan waktu dan, ini butuh proses,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8/2023).
Sri Mulyani merinci, sebesar Rp233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.
“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.
Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.
Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.
Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD. (AGP/ADI)
Baru! Tayangan Video dari Bali Digital Channel
klik: https://s.id/BaliDigitalChannel
#BaliDigitalChannel #Nusantara7
